Pembangunan Ekonomi pada Negara Berkembang

BAB I

PENDAHULUAN

A.           Latar Belakang

Negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju negara modern. Didalamnya terdapat suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial dan budaya sebagai pendukung keberhasilannya.Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu.

Saat ini permasalahan tersebut cukup serius dan setiap negara berkembang harus melakukan proses perubahan ke arah modernisasi dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pembangunan tersebut membawa kemajuan. Sering pada bidang-bidang tertentu bisa juga mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pembangunan di negara berkembang harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini tidak lain adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahn di atas. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti yang terdapat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, dan pertumbuhan populasi serta tanggungan beban yang tinggi.

B.            Rumusan Masalah

Dalam pembuatan makalah ini ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.             Apa pengertian pembangunan ekonomi?

2.             Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi?

3.             Bagaimana tujuan dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi?

4.             Apa devinisi negara berkembang?

5.             Bagaimana permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang?

6.             Bagaimana upaya pembangunan ekonomi di negara berkembang?

7.             Bagaimana strategi pembangunan Indonesia pengangguran dan inflasi?

C.           Tujuan

Tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

1.             Untuk mengerti pengertian pembangunan ekonomi.

2.             Untuk mengerti  faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi.

3.             Untuk mengerti tujuan dan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi.

4.             Untuk mengerti devinisi negara berkembang?

5.             Untuk mengerti permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang.

6.             Untuk mengerti upaya pembangunan ekonomi di negara berkembang.

7.             Untuk mengerti strategi pembangunan Indonesia pengangguran dan inflasi.

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi[1].

Pada pembangunan ekonomi, masyarakat berperan sebagai pelaku utamanya, dan pemerintah menjadi pembimbing dan pendukung jalannya pembangunan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, pembangunan ekonomi mulai diartikan sebagi usaha untuk meningkatkan atau mempertahankan pendapatan per kapita dengan tetap memperlihatkan pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan pengertian pembangunan ekonomi, terdapat tiga elemen sebagai berikut.

1.             Pembangunan sebagai suatu proses

Artinya, pembangunan adalah tahap yang harus dijalani setiap warga atau negara. Setiap negara harus mmenjalani tahap-tahap perkembangan untuk kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

2.             Pembangunan sebagi suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita

Merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh negara dalam peningkatan pendapatan per kapita, maka partisipasi oleh semua pihak negara harus baik, karena pendapatan per kapita merupakan cermin kebaikan kesejahteraan masyarakat.

3.             Peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang

Perekonomian  dikatakan berkembang jika pendapatan per kapitanya meningkat. Maka dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi setiap tahunnya, pendapatan per kapita dapat tetap naik, walaupun terdapat gangguan yang sementara[2].

B.            Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor:

1.             Faktor Ekonomi

a.    Sumber alam atau tanah. Yang mencakup: kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dsb. Lewis: "Dengan hal-hal yang sama, orang dapat mempergunakan dengan lebih baik kekayaan alamnya dibandingkan apabila mereka tidak memilikinya."

b.    Akumulasi Modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal.

Nurskse: "Makna pembentukan modal adalah masyarakat tidak melakukan keseluruhan kegiatannya saat ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan, mesin dan fasilitas pengangkutan, pabrik dan peralatannya."

Kuznets: "rasio modal output marginal atau ICOR (incremental capital-output ratio; incremental = marginal) memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi modern".

c.    Organisasi. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

d.   Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan di dalam metode produksi sebagai hasil pembaruan atau teknik penelitian baru. Perubahan ini menaikkan produktivitas buruh, modal, dan faktor produksi lain.

Kuznets: lima pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yaitu:

1)   Penemuan ilmiah

2)   Invensi

3)   Inovasi atau pembaharuan

4)   Penyempurnaan

5)   Penyebarluasan penemuan

e.    Pembagian kerja dan skala produksi. Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktivitas. Adam Smith menekankan arti penting pembagian kerja bagi perkembangan ekonomi. Pembagian kerja perbaikan kemampuan produksi buruh buruh lebih efisien menghemat waktu mampu menemukan mesin baru produksi meningkat.

2.             Faktor non-ekonomi

a.    Lembaga atau faktor sosial dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan di Barat membawa ke arah penalaran (reasoning) dan skeptisisme menanamkan semangat baru dan memunculkan kelas pedagang baru menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial orang dibiasakan menabung dan berinvestasi dan menikmati resiko untuk memperoleh laba. Lewis: "hasrat untuk berhemat", memaksimumkan output untuk input tertentu.

b.    Sumberdaya manusia. Pengembangan faktor manusia berkaitan dengan efisiensi dan produktivitas, yang oleh ahli ekonomi disebut pembentukan modal insani, yaitu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan.

 Jumlah penduduk yyang melonjak cepat merupakan penghambat bagi pembangunan di negara berkembang.

c.    Faktor politik dan administratif. Stabilitas politik dan administrasi yang kokoh membantu pertumbuhan ekonomi modern. Administrasi yang kuat, efisien, dan tidak korup sangat penting bagi pembangunan ekonomi. Demikian juga dengan ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan.

Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang[3].

C.           Tujuan Dan Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi mempunyai tujuan, yaitu: meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kebutuhan hidup, memperluas distribusi kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan, meningkatkan pemahaman dalam pemahaman nilai-nilai budaya bangsa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas pilihan ekoonomi dan sosial bagi tiap individu secara menyeluruh. Tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek yang berhubungan dengan tujuan pembanguinan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup,kecerdasan,kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,tenteram,tertib,dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,bersahabat,tertib,dan damai.Pada tahap awal pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain.

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan dan menghasilkan sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan manusia dan perlindungan lingkungan.  Namun, pertumbuhan ekonomi saja tidak menjamin pembangunan manusia. Yang berfungsi dengan baik lembaga-lembaga sipil, individu yang aman dan hak milik, dan berbasis luas layanan kesehatan dan pendidikan juga penting untuk meningkatkan standar hidup secara keseluruhan. Meskipun kekurangannya, meskipun, PDB tetap ukuran proxy yang berguna kesejahteraan manusia.

Beberapa macam indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu :

1.             Produk Domestik Bruto

PDB adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam harga pasar. Kelemahan PDB sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi adalah sifatnya yang global dan tidak mencerminkan kesejahteraan penduduk.

2.             PDB per Kapita atau Pendapatan Perkapita

PDB per kapita merupakan ukuran yang elbih tepat karean telah memperhitungkan jumlah penduduk. Jadi ukuran pendapatn perkapita dapat diketahui dengan membagiPDB dengan jumlah penduduk. Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negaraitu di bawah rata – rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah.

3.             Pendapatan Per jam Kerja

Suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibandingkan negara lain bila mempunyaitingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi daripada upah per jam kerjadi negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama[4].

D.           Devinisi Negara Berkembang

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah,infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurangdibandingkan negara global. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yangtentunya memiliki permasalahan ekonomi, masalah perekonomian Indonesia akhir-akhir inisemakin meningkat, dan para ahli ekonomi kita malah semakin pesimis dengan programpemulihan ekonomi indonesia (Gombloh :1998). Kondisi perekonomian global yang rapuhdengan sistem finansialnya yang tidak berfungsi baik, menempatkan negara-negaraberkembang pada posisi yang kian rentan.

Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memiliki karakter atau ciri sebagai berikut:

1.      Tingkat Pertumbuhan Penduduk Tinggi

Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang umumnya lebih tinggi dua hingga empat kali lipat dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan dan budaya di negara berkembang yang berbeda dengan di negara maju. Hal tersebut dapat mengakibatkan banyak masalah di masa depan yang berkaitan dengan makanan, rumah, pekerjaan, Pendidikan dan lain sebagainya.

2.      Tingkat Pengangguran Tinggi

Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pertumbuhan keduanya yang tidak seimbang dari waktu ke waktu.

3.      Tingkat Produktivitas Rendah

Jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja mengakibatkan lemahnya daya beli sehingga sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya.

4.      Kualitas Hidup Rendah

Akibat rendahnya tingkat penghasilan, masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dll. Banyak yang kekurangan gizi, tidak bisa baca tulis, rentan terkena penyakit, dan lain sebagainya.

5.      Ketergantungan Pada Sektor Pertanian /Primer

Umumnya masyakat adalah bermata pencaharian petani dengan ketergantungan yang tinggi akan hasil sektor pertanian.

6.      Pasar & Informasi Tidak Sempurna

Kondisi perekonomian negara berkembang kurang berkompetisi sehingga masih dikuasai oleh usaha monopoli, oligopoli, monopsoni dan oligopsoni. Informasi di pasar hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

7.      Tingkat Ketergantungan Pada Angkatan Kerja Tinggi

Perbandingan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja dengan penduduk non angkatan kerja di negara sedang berkembang nilainya berbeda dengan dengan di negara maju. Dengan demikian di negara maju penduduk yang berada dalam usia nonproduktif lebih banyak bergantung pada yang masuk angkatan kerja.

8.      Ketergantungan Tinggi Pada Perekonomian Eksternal Yang Rentan

Negara berkembang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada perekonomian luar negeri yang bersifat rentan akibat hanya mengandalkan ekspor komoditas primer yang tidak menentu.

Ciri-ciri lainnya dari negara yang sedang berkembang:

1.             Tidak cukup makan.

2.             Struktur agraria lemah, karena pemilikan tanah yang kecil.

3.             Industri kurang berkembang di sebagian daerah.

4.             Tidak banyak menggunakan yang dibangkitkan dengan mesin.

5.             Ketergantungan ekonomi, karena perusahaan-perusahaan besar ada di tangan orang asing, atau negara tersebut masih tergantung pada luar negeri.

6.             Struktur sosial yang masih feodal (menggunakan paham lama).

7.             Tingkat pengangguran yang sangat besar jumlahnya dan tersebar di beberapa wilayah.

8.             Tingkat pengajaran rendah atau mutu pendidikan yang kurang baik.

9.              Angka kelahiran tinggi.

10.         Kesehatan yang kurang memadai.

11.         Orientasi kepada tradisi dan kepada kelompok.

12.          Kekayaan alam belum diolah semaksimal mungkin.

13.         Kemiskinan, dan hal ini memang sangat mengkhwatirkan.

14.         Kebodohan dan keterbelakangan.

15.         Kurangnya tenaga ahli di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

16.         Kesehatan kurang.

17.         Pendidikan tidak memadai.

18.         Kesehatan nasional lemah[5].

Oleh sebab itu, maka pemerintah negara yang sedang berekmbang harus memiliki langkah yang strategis dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan potensi sumber daya yang terbatas dalma menunjang pembangunan bagi negara yang sedang berkembang di era globalisasi ini.

E.            Permasalahan Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang

Permasalahan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu:

1.             Penduduk, pertumbuhan penduduk yang sangat besar jumlahnya menambah kerumitan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Tingkat kelahiran dinegara-negara berkembang umumnya sangat tinggi yakni sekitar 35-40 setiap 1.000 orang penduduk. Sedangkan di negara-negara maju kurang dari setengahnya. Begitupula tingkat kematian di negara-negara berkembang relatif tinggi dibandingkan dengan di negara maju. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga tidak seluruh penduduk Indonesia dapat melakukan kegiatan ekonomi karena untuk berinvestasi kita harus memiliki uang lebih sedangkan para pengangguran dan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sangat sulit. Masalah kesempatan kerja dan pengangguran yang semakin kompleks ini menyebabkan jalannya perekonomian menjadi terhambat. Menurut (Bachrawi :2004) Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat hidup di negaraberkembang diakibatkan   kurangnya penggunaan tenaga kerja yang efisien dimana mereka tergolong bekerja secara normal dengan waktu penuh tetapi tingkat produktivitasnya rendah sehingga tidak menghasilkan output yang baik sedangkanpenduduk yang mampu dan ingin bekerja tetapi tidak tersedia lapangan pekerjaan.

2.             Tingkat Produksi yang rendah, produksi yang rendah ini diakibatkan oleh sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga kurang adanya inovasi dalammeningkatkan nilai tambah suatu barang guna mencapai keuntungan yang maksimal.Selain itu rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja bisa disebabkan karena kekurangan faktor input komplementer seperti kekurangan modal atau kurang baiknya manajemen yang profesional.

3.             Ekonomi Indonesia sangat tergantung kepada ekonomi eksternal, dalam hal ini eksternal yang dimaksud yaitu siklus ekonomi Internasional, misalnya pada periode1970-an membumbungnya harga minyak dunia hal ini berakibat postif bagi Indonesia yaitu meningkatnya penerimaan dari ekspor migas sehingga meningkatkan APBN sedangkan pada periode 1982 perekonomian dunia mengalami resesi. Melemahnya perekonomian dunia bermakna melemahnya permintaan terhadap ekspor Indonesia, yang pada gilirannya akan melemahkan kemampuan Indonesia dalam kegiatan impor.

4.             Tingkat pendidikan, terdapatnya kegagalan-kegagalan dalam mengembangkan projek di negara-negara berkembang menimbulkan kesadaran kepada ahli-ahli ekonomi bahwa kemampuan suatu masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan antara lain tergantung kepada taraf pendidikan masyarakatnya.

Kesenjangan sosial ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi negara yang sedang berkembang, yaitu suatu keadaan yang tidak seimbang di bidang sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat atau adanya jurang pemisah yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan ini timbul sebagai suatu keadaan yang menggambarkan tidak adanya kesamaan kemampuan dari para warga masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Ada individu dalam masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, sehingga dapat mencapai kedudukan sosial ekonomi yang tinggi. Seperti menduduki jabatan tertentu atau berhasil menjadi orang kaya. Tetapi ada juga individu yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dengan tuntutan lingkungannya, sehingga tidak dapat meraih suatu status sosial dan ekonomi yang tinggi. Seperti hidupnya miskin, menjadi pengangguran, atau menjadi pekerja rendahan (buruh).

Berdasarkan sejarah kehidupan manusia, gejala yang menggambarkan kedaaan kaya dan miskin secara berdampingan dalam kehidupan masyarakat merupakan masalah sosial atau merupakan gejala sosial yang wajar terjadi dalam perkembangan masyarakat. Tetapi setelah masyarakat berencana melakukan modernisasi di segala bidang penghidupan, terutama di bidang industri/ekonomi, maka timbullah nilai-nilai sosial yang baru. Seperti munculnya konsep masyarakat tradisional dan masyarakat modern, masyarakat ekonomi maju dan masyarakat ekonomi terbelakang, sehingga muncul individu sebagai makhluk sosial. Pada waktu itulah individu sadar akan kedudukan sosial dan ekonominya, sehingga menggolongkan dirinya sebagai orang kaya dan miskin. Kemiskinan kemudian dianggap sebagai pemicu masalah sosial yang sangat dibenci oleh masyarakat.

Diikuti oleh timbulnya kecemburuan sosial, tindakan provokasi, dan aksi-aksi sosial warga masyarakat miskin, seperti berupa gerakan demontrasi atau pemogokan dari pekerja rendahan (buruh). Tuntutan kebebasan berusaha, kenaikan gajiatau upah, dan lain sebagainya. Kemudian muncul anggapan bahwa lembaga ekonomi masyarakat belum berfungsi dengan baik. Sehingga perlu dibenahi agar lebih adil dan merata.

Bila tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka hal-hal yang bersifat kriminalitas (kejahatan) tumbuh subur dengan baik. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, pencurian, perkelahian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Tindak kriminalitas ini berhubungan langsung dengan kondisi dan proses-proses sosial ekonomi. Secara umum seperti terjadinya gerak dan perubahan sosial, persaingan dan pertentangan, konflik budaya, ideologi, politik, ekonomi, agama, dan lain-lain. Sebagai wujud imitasi (tiruan), kompensasi, identifikasi, konsepsi pribadi, dan kekecewaan yang agresif tanpa bisa berpikir panjang lagi.

Dari uraian diatas akhirnya kita tahu bahwa masalah sosial ekonomi merupakan hasil dari perkembangan masyarakat dan perubahan zaman yang begitu cepat. Terlebih lagi saat memasuki era perdagangan bebas nanti[6].

F.            Upaya Pembangunan Ekonomi Di Negara Berkembang

Saat ini permasalahan-permasalahan yang tersebut pada pembahasan sebelumnya sudah menjadi cukup serius dan setiap negara berkembang harus melakukan proses perubahan ke arah modernisasi dengan cara melaksanakan pembangunan di segala bidang. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak semua pembangunan tersebut membawa kemajuan. Sering pada bidang-bidang tertentu bisa juga mengalami kemunduran. Faktor-faktor yang membuat pembangunan di suatu negara mengalami kemajuan di antaranya:

1.             Masyarakat mampu menerima adanya suatu perubahan dengan segala resikonya.

2.             Masyarakat harus menyadari bahwa perubahan tersebut memang sengaja dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Dikarenakan negara berkembang adalah negara yang sedang membangun menuju negara modern, di dalamnya terdapat suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial dan budaya sebagai pendukung keberhasilannya.

Hanya dengan perubahan melalui pembangunan akan diperoleh suatu kemajuan yang akan meningkatkan taraf kehidupan. Apabila mengalami kemunduran, berarti masyarakat kurang siap menerima perubahan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1.             Terlalu banyak kekuatan dominan yang tidak menyetujui adanya perubahan.

2.             Terjadinya revolusi yang mengakibatkan masyarakat mengalami disorganisasi.

3.             Perubahan yang terlalu cepat karena terjadi bencana alam (bagi negara yang sedang tertimpa bencana).

4.             Dalam negara yang dijajah, pihak penjajah memaksakan perubahan.

Oleh karena itu,  pembangunan di negara berkembang harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini tidak lain adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang seperti yang terjadi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, dan pertumbuhan populasi serta tanggungan beban yang tinggi.

Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi Indonesia diharapkan perlunya upaya mengatasi masalah yang ada agar negara Indonesia dapat bersaing dalam perekonomianInternasional dan bersaing dengan negara-negara maju. Adapun berbagai solusi yangdiharapkan mampu mengatasi permasalahan perekonomian di negara berkembang:

1.             Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia agar penduduk asli tidak hanya menjadi pekerja kasar dalam mengelolola sumber daya alam yang dimiliki sehingga mereka tidak hanya menjual barang mentah melainkan mampu mengubah barang mentah menjadi barang jadi/setengah jadi agar pada akhirnya dapat meningkatkan nilai jual dan mampu bersaing di pasaran sehingga tidak kalah dari produk luar.

2.             Perlu adanya kebijakan dari Pemerintah yang dapat mendorong kemajuan ekonomi, misalnya dukungan dari pemerintah, dengan adanya program UKM (Usaha Kecil danMenengah) yaitu program yang dapat membantu masyarakat yang ingin berwirausaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup.

3.             Mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing agar seluruh hasil sumber daya alam yang dikelola, keuntungannya dapat dinikmati sepenuhnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.             Menciptakan iklim investasi yang baik, apabila ada investor ingin berinvestasi sebaiknya tidak dihambat dalam hal perijinan karena hal ini membuat para investor akan berfikir dua kali untuk berinvestasi.

5.             Revitalisasi pembagian keuntungan  perusahaan asing terhadap indonesia Ketika perusahaan asing melakukan kerjasama terhadap Indonesia, keuntungan yang didapatkan harus seimbang, dalam arti tidak ada yang lebih diuntungkan pada satu pihak. Saat ini, perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia lebih kepada eksploitasi pada sumber daya alam dan keuntungan yang didapat. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi pembagian keuntungan[7].

Perencanaan Pembangunan ekonomidi negara-negara berkembang:

1.             Kegagalan Pasar

Pasar di berbagai nengara berkembang masih banyak kelemahan dan kekurangan, baik aspek struktural mamupun fungsionalnya. Pasar komoditi seringkali tidak di organisasikan secara memadai dan distorsi harga seringkali terjadi sehingga para produsen dan konsumen terpaksa menanggapi  isyarat dan insentif ekonomi yang sesungguhnya kurang menggambarkan nilai yang sesungguhnya atas sege nap barang, jasa dan faktor produksi yang ada di masyarakat tersebut. Inilah alasan yang menjadi landasan pembenaran pemerintah memegang peranan sentral dalam  mengitegrasikan pasar dan memodifikasi harga. Lebih dari itu, kegagalna pasar  dalam menetapkan faktor produksi juga dianggap sebagai peneyebab terjadinya ketimpangan atau diparatis yang besar antara nilai sosial dan pribadi atas setiap alternatif proyek investasi. Jadi menurut logika ini, tanpa adanya campur tangan pemeirntah, maka pasar akan terus mengakibatkan misalokasi penggunaan alat-alat sumber daya sekarang dan masa-masa yang akan datang, atau paling tidak akan menyuburkan pola alokasi sumber daya yang tidak memperhatikan kepentingan sosial (bila ditinjau dari perspektif jangka panjang).

2.             Mobilisasi dan Alokasi Sumber Daya

Perekonomian di negara-negara dunia ketiga pada umunya tidak banyak memilki sumber daya berharga, sehingga mereka jelas tidak bisa menghambur-hamburkan sumber-sumber daya keiangan dan tenaga kerja terampil yang sangat langka itu guna melakukan berbagai macam usaha yang tidak produktif. Investasi proyek harus dipilih secara cermat, bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas industri parsial seperti yang biasa dilakukan oleh rasio modal output, akan tetapi juga harus dikaitkan dengan program dan tujuan inti pembangunan secara keseluruhan.  Itu berarti pemilihan proyek  investasi di negara-negara berkembang juga harus senantiasa memperhatikan pengaruh ekonomi eksternal, reperkusi yang tidak langsung dan tujuan-tujuan pemmbangunan jangka panjang. Tenaga kerja terampil harus digunakan pada tempat yang sumbangannya akan maksimal. Dalam konterks inilah maka pranata perencanaan emkonomi dinggap dapat membantu memodifikasi pengruh negatif dari terbatasnya sumber-sumber daya yang ada, karena melalui perencanaan akan lebih nampak segala macam kendala khusus dalam proses pemilihan dan koordinasi investasi pada proyek-proyek investasi yang ada. Dengan demikian, melalui perencanaan amat diharapkan akan berlangsung penyaluran faktor-faktor produksi langka ke tempat-tempat yang paling produktif.

3.             Dampak Perilaku atau Psikologis

Seringkali dikemukakan bahwa suatu pernyataan formal secara terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam dokumen perencanaan pembangunan dapat menimbulkan dampak perilaku atau psikologis terhadap penduduk dari negara yang bersangkutan, meskipun penduduk tersebut jauh dari homogen. Pernyataan formal itu bisa diletakkan dalam kerangka kampanye nasional untuk dukungan rakyat bagi pemerintah dalam upayanya mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan wabah penyakit. Dengan dampak yang dapat memobilisasi dukungan masyarkat luas dan menghilangkan kelas-kelas, kasta, rasial, agama dan golongan kesukuan serta mendorong seluruh warga negara untuk bekerja sama dalam membangun negara, maka bertambah lagi .alsan pemerintah pusat pada setiap negara untuk menggunakan pranata perencanaan ekonomi. Melalui rencan ekonomi pemerintah juga dapat menciptakan insentif-insentif yang terbukti memecah belah kekuatan dan potensi bangsa dalam  rangaka mengejar kemajuan-kemajuan sosial baik secara materiil dan sosial yang lebih besar lagi.

4.             Bantuan Luar Negeri

Adanya perumusan rencana pembangunan secara terinci yang disertai dengan target output sektoral dan investasi proyek yang dirancang secara hati-hati, acapkali merupakan syarat yang harus dipenuhi pemerintah dari suatu negara dunia ketiga untuk memperoleh bantuan bilateral dan multilateral. Dalam kenyataannya, bawhwa ada sementara pengamat yang memberi pendapat, bahwa alasan yang sesungguhnya mengapa negara-negara yang sedang berkembang bertumpu pada serangkaian rencana pembangunan adalah untuk mendapatkan bantuan luar negeri yang lebih banyak lagi. Dengan mengjukan daftar belanja proyek yang tersusun rapi, pemerintah negara-negara dunia ketiga lebih berpeluang untuk mengumpulkan bantuan luar negeri dan meyakinkan para donor bahwa uang mereka akan digunakan untuk hal-hal yang benar, penting dengan rencana pelaksanaan pekerjaan yang cermat dan konsisten.

Terlepas dari sangat beragmanya teknik-teknik perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan, ada sejumlah ciri dasar tertentu atas perencanaan komprehensif dari kebanyakan negara berkembang. Tony Killick telah merinci enam karakteristik di bawah ini ayng merupakan ciri umum tersebut:

1.             Dimulai dari kesamaan pandangan politik dan tujuan pemerintah. Pemerintah di negara-negara berkembang selalu berupaya menetapkan tujuan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di masa-masa mendatang.

2.             Suatu rencana pembangunan biasanya mengandung suatu strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang lazimnya dijabarkan menjadi target-target yang bercakupan spesifik.

3.             Rencana pembangunan tersebut berupaya menyajikan suatu koordinasi terpusat dan konsisten terhadap prinsip dan kebijakan dasar, pilihan tindakan optimal dalam melaksanakan strategi tiu guna mencapai target-targetnya, hingga secara keseluruhan rencana pembangunan tersebut akan dapat digunakan sebagai kerangka kerja atau pedoman untuk mengarahkan keputusan sehari-hari selanjutnya.

4.             Perncanaan tersebut mencakup seluruh aspek atau faktor perekonomian (karena itulah disebut “komprehensif” untuk menggantikan istilah perencanaan “kolonial” atau “sektor publik” yang tidak populer itu).

5.             Untuk menmjamin optimalitas dan konsistensinya, rencana pembangunan yang komprehensif lebih banyak menggunakan model-model makroekonomi yang sedikit banyak bersifat formal (biasanya tidak dipublikasikan secara massal) untuk memproyeksikan kinerja ekonomi di masa-masa yang akan datang.

6.             Suatu rencana ekonomi biasanya mencakup periode tertentu, katakanlah 5 tahun dan dikaitkan dengan dokumen rencana jangka panjang, serta disemrtai dengan rencan-rencana tahunan[8].

G.           Strategi Pembangunan Indonesia Pengangguran Dan Inflasi

1.             Strategi Pembanguanan di Indonesia

Strategi pembangunan di Indonesia tidak mengenal perbedaan strategi yang ekstrem. Sebagai contoh selain strategi pemerataan pembangunan, Indonesia tidak mengesampingkan strategi pertumbuhan dan strategi yang berwawasan ruang (terbukti dengan dibaginya wilayah Indonesia dengan berbagai wilayah pembangunan I, II, III dan seterusnya). Periode ini kemudian disusul dengan periode Repelita dan dalam setiap Repelita, khususnya sejak Repelita II, strategi pembangunan ekonomi yang diberlakukan di Indonesia adalah strategi yang mengacu pada pertumbuhan yang sekaligus berorientasi pada keadilan (pemerataan), menghapus kemiskinan, dan juga keadilan (pemerataan) antar daerah. Pembagian wilayah pembangunan ini tidak didasarkan pada pembagian secara adminstratif politis yang ada.

a.    REPELITA I

Meletakkan titik berat pada sektor pertanian  dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

b.    REPELITA II

Meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

c.    REPELITA III

Meletakkan titik berat pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

d.   REPELITA IV

Meletakkan titik berat pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,baik industri ringan yang akan terus dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya dan meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.

2.             Pengangguran dan Inflasi

Pengangguran telah menjadi momok yang begitu menakutkan khususnya di negara-negara sedang berkembang seperti di Indonesia. Negara berkembang seringkali dihadapkan dengan besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk. Masalah pengangguran juga dialami oleh negara-negara maju akan tetapi permasalahan pengangguran di negara-negara maju jauh lebih mudah terselesaikan daripada di negara-negara berkembang karena hanya berkaitan dengan pasang surutnya Busines Cycle dan bukannya karena faktor kelangkaan investasi, masalah ledakan penduduk, ataupun masalah sosial politik di negara tersebut.

Akibat krisis finansial yang memporak-porandakan perekonomian di Indonesia, banyak pengusaha yang bangkrut karena dililit hutang bank atau hutang ke rekan bisnis sehingga begitu banyak pekerja atau buruh pabrik yang terpaksa di PHK oleh perusahaan karena perusahaan harus mengurangi besarnya cost yang dipakai untuk membayar gaji para pekerjanya. Hal inilah yang yang menjadi salah satu faktor terjadinya pelonjakan angka pengangguran dalam waktu yang relatif singkat (ledakan pengangguran). Ledakan pengangguran yang terjadi di indonesia berawal sekitar tahun 1997 akhir atau 1998 awal dikarenakan terjadinya krisis moneter yang hebat melanda asia khususnya asia tenggara yang mendorong terciptanya likuiditas ketat sebagai reaksi terhadap gejolak moneter. Di Indonesia kebijakan likuidasi atas 16 bank akhir november 1997 membuat sekitar 8.000 karyawannya menganggur.

Dan dalam waktu yang tidak lama 7.196 pekerja dari 10 perusahaan juga terkena PHK. Ditambah lagi diawal tahun 1998 1,4 juta pengangguran menambah daftar permasalahan yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah Indonesia (Andreas, 2001).

Selama periode 2004-2009, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkanantara 4,5 persen sampai 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperkirakan hanya dapat menyerap angkatan kerja baru sekitar satu sampai satu setengah juta pekerja saja. Pada masa lalu, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen mampu menyerap sekitar 400.000 pekerja. Namun, pada saat ini diperkirakan hanya mampu menyerap sebanyak 250.000 sampai 300.000 pekerja baru. Sementara angkatan kerja baru setiap tahun bertambah 2,5 juta orang. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan masih bertambah dari 207 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 220 juta jiwa pada tahun 2009, sementara tingkat pengangguran pada tahun 2009 sekitar 8 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada.

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi tidak hanya terkait oleh masalah pengangguran saja tetapi masalah inflasi juga merupakan masalah yang sangat penting yang harus dihadapi oleh semua negara didunia ini. Bahkan, peran bank sentral di berbagai negara di dunia ini sudah identik dengan bank sentral yang mengadopsi target inflasi baik secara implisit maupun eksplisit. Inflasi sering menjadi target kebijakan pemerintah karena inflasi merupakan penyakit ekonomi yang tidak bisa diabaikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi pada mulanya senantiasa diidentikkan dengan pencetakan uang yang terlalu banyak, yang menyebabkan bertambahnya pasokan jumlah uang beredar menjadi lebih banyak. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Oleh karena itu inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum. Definisi itu sebagai kebalikan dari kenaikan harga hanya satu atau dua komoditi saja (Humphreys, 1997).

Pengalaman krisis demi krisis yang menimpa ekonomi dunia dalam satu abad terakhir ini seharusnya telah menyadarkan kepada kita bahwa masalah inflasi telah berkembang menjadi persoalan yang semakin kompleks. Diawali dengan terjadinya malapetaka yang besar (the great depressions) pada tahun 1930-an, kemudian disusul dengan terjadinya krisis Amerika Latin pada dekade 1980-an, akhirnya muncul kembali pada krisis moneter di Asia pada pertengahan tahun 1997-an, adalah pengalaman ekonomi dunia dengan tingginya inflasi (hyper inflation) yang sangat merusakkan sendi-sendi ekonomi (Triono, 2006).

Inflasi yang tinggi penting untuk diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lamban dan pengangguran yang senantiasa meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, upaya untuk mengendalikan agar stabil begitu penting untuk dilakukan. Menurut Chapra (2000), jika kita hendak melakukan pengobatan, maka tidak akan ada pengobatan yang efektif kecuali hal itu diarahkan kepada arus utama masalah.

Kesalahan yang umumnya dilakukan adalah bahwa pengobatan hanya dilakukan pada symtom (gejala) saja, bukan secara causatic (sumber masalah). Contoh penyelesaian masalah yang hanya sampai kepada gejala adalah: penyelesaian krisis ekonomi dengan hanya melihat ketidakseimbangan anggaran, ekspansi moneter yang berlebihan, defisit neraca pembayaran yang terlalu besar, naiknya kecenderungan proteksionis, tidak memadainya bantuan asing dan kerja sama internasional yang tidak mencukupi dan sebagainya. Akibatnya, penyembuhannya hanya bersifat sementara, seperti obat-obatan analgesik, mengurangi rasa sakit hanya bersifat sementara. Beberapa saat kemudian, krisis muncul kembali, bahkan lebih mendalam dan serius (Chapra 2000).

Sebelum kita berbicara mengenai solusi yang harus dilakukan untuk dapat mengendalikan inflasi terlebih dahulu kita harus melihat kembali, mengapa pengendalian inflasi yang diberikan ekonomi konvensional senantiasa mengalami kebuntuan? Jawabnya tidak lain adalah, bahwa kebijakan ekonomi yang disandarkan pada teori ekonomi konvensional tidak pernah memberikan penyelesaian yang bersifat tuntas[9].

---

[1] Prayitn, Hadi, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 14

[2] Hasan Asc, “Makalah Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi”, dalam  http://hasanacs00.blogspot.com/2014/09/makalah-pembangunan-dan-pertumbuhan.html (19 september 2014)

[3] Ibid, 17

[4] Pobersonic, “Indikator Pertumbuhan / Growth dan Pembangunan / Development Ekonomi Indonesia”, dalam  https://pobersonaibaho.wordpress.com/2012/03/26/indikator-pertumbuhan-growth-dan-pembangunan-development-ekonomi-indonesia/ (26 Maret 2012)

[5] Wahyoe Nengseh, “Permasalahan Pembangunan di Negara Sedang Berklembang”, dalam http://fatmawahyuningsih.blogspot.com/2013/01/permasalahan-pembangunan-di-negara-yang_25.html  (25Januari 2013)

[6] Kunarjo, Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan, (Jakarta: UI Press, 2000), 32

⁷  Bryson, J, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 76

[8] P. Todaro, Michael, Pembangunan Ekonomi(edisi ke-5, cetakan 1&2), (Jakarta: Bumi Aksara. 2000), 47

[9] Arsyad Lincolin, Ekonomi Pembangunan, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), 83